Penulis: putra bangun wartawan rakyat media.com binjai | Minggu, 28 April 2013 - 23:29:16 WIB
LBHN Jakarta Dituding Sunat Pembayaran Kompensasi PT.PLN Persero Sumbagut

Kategori: PERISTIWA - Dibaca: 542 kali


BINJAI, Rakyat Media-Tudingan adanya aksi pemotongan dalam pembayaran konpensasi terhadap ganti rugi tanaman dan juga areal persil masyarakat yang di lintasi jalur jaringan saluran udara tegangan tinggi (Sutet-red) milik PT.PLN Persero oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Nasional Jakarta hingga mencapai 40% di nilai suatu penindasan, hal tersebut di Katakan Ramirianto Warga Kelurahan Jati Utomo,Kecamatan Binjai Utara kepada Rakyat Media usai menerima pencairan konpensasi di BNI Cabang Binjai kemarin saat berada di Kantor kelurahan Jati Utomo.

Menurut Ramirianto salah seorang penerima Kompensasi ,"awalnya pihak LBHN menjanjikan pada masyarakat akan melakukan perjuangan dalam menaikan nilai harga Konpensasi yang dinilai sangat rendah  oleh pihak PT.PLN Persero sesuai nilai NJOP daerah terhadap pembayaran ganti rugi tanaman dan juga areal persil yang di lintasai jalur jaringan Sutet, dengan catatan kalau perjuangan tersebut berhasil maka masyarakat harus bersedia di potong biaya konpensasi seseuai kesepakatan.

Namun dengan apa yang di pejuangkan oleh pihak LBHN Jakrta tidak sesuai fakta yang ada, pembayaran konpensasi pada masyarakat oleh pihak PT.PLN Persero Sumut sesuai nilai angka nominal yang telah di hitung oleh Tim Apraisal, dan tidak sesuai dengan kepesekatan dari pihak LBHN, sebab pihak LBHN sendiri sebelumnya berjanji akan berjuang kepada masyarakat akan menaikan dana kompensasi pembebasan lahan persil di atas NJOP.

Dalam kesepakatan perjanjian MoU ,pihak LBHN juga berjanji akan memperjuangkan nilai pembayaran kompensasi tanaman yang berada di lahan persil yang dngan nilai sepantas nya, serta pembayaran kompensasi areal rumah yang di lintasi jaringan Sutet hingga nilai harga 500 ribu rupiah/ meter nya, namun apa yang telah di sepakati secara bersama tidak terealisasi namun pemotongan tetab di lakukan.

Padahal sebelmnya pihak LBHN Jakarta di dalam perjanjian ,bahwa potongan 40% di berlakukan pada warga penerima kompensasi mencapai di atas 30 juta rupiah, dan dalam kenyataanya Kami semua yang telah menerima anggaran konpensasi kena sunat dengan potongan rata-rata 40% dan ini jelas tidak sesuai dengan janji awal dalam surat perjanjian pada Warga.

Pemotongan kompensasi sempat membuat komplen bagi warga penerima, sebab apa yang di janjikan oleh pihak LBHN sebelumnya tidak sesuai kenyataan dan tetap melakukaan pemotongan tanpa alasan apaun, dan ini merupakan suatu penindasan pada Masyarakat yang langsung melakukan pemotongan saat pencairan dana di BNI Cabang Binjai, dan disini jelas suatu penipuan dalam melakukan penindasan oleh sekelompok Mafia dengan menatas namakan LBHN Jakarta.

Dan Kami tidak pernah membuat pernyataan MoU soal kesepakatan harga kepada pihak PLN sesuai yang ada di atas matrai, disini adanya suatu permaianan yang di lakukan oleh pihak Koordinator lapangan (Korlab-red) LBHN yang bertugas di Binjai yang bekerja sama dengan pihak-pihak perangkat Kelurahan yang ada di ke 3  kelurahan, terutama di pada Oknum PNS yang ada di Kelurahan Jati Utomo Binjai Utara.

Kita mendengar bahwa sebelum di lakukanya pembayaran kompensasi kepada Masyarakat yang ada di Binjai Utara, pihak PT.PLN Persero Sumut sebelumnya akan melakukan sosialisasi tentang nilai pembayaran Kompensasi terhadap lahan persil, tanaman dan juga areal perumahan yang akan di lintasi jaringan Sutet, dan sosialisasi di rencabakan akan di laksanakan di Kecamatan Binjai Utara dengan menghadirkan Muspika mengundang Kapolsek bersama Dan Ramil setempat dan juga para Lurah bersama perangkat nya yang di keluarkan oleh pihak Kecamatan.

Ironisnya, bahwa surat undangan dari Kecamatan Binjai Utara untuk di sebar di 3 Kelurahan yang ada di Binjai Utara yakni Kelurahan Jati Utomo, Kelurahan Jati Karya dan Keluarahan Cengkeh Turi dalam pelaksanaan tidak di sampaikan kepada masyarakat penerima kompensasi, surat tersebut di ambil oleh pihak Kelurahan dan di tahan oleh Oknum-oknum PNS Kelurahan selaku korlab yang tergabung dalam kelompok LBHN tersebut agar masyarakat tidak mengetahui adanya pelaksanaan sosialisasi oleh pihak PLN.

Kami merasa di rugikan oleh pihak LBHN, sebab dalam pencairan dana Kompensasi bajad anggaran yang di hitung dan kami setujui bersama dari pihak Pt.PLN Persero di areal persil lahan Saya mendapat bantuan kompensasi sebesar Rp,14.900,000, namun saat penermaan di Bank BNI cabang Binjai Saya hanya menerima Rp,8.108,000,- dengan alasan potongan kepada pihak LBHN Jakarta 40% yang menurut perjanjian mereka atas perjuangan lembaga tersebut.

Masyarakat penerima kompensasi dari PT.PLN Persero Sumut juga cukup mengetahui, bahwa adanya sejumlah pihak PNS Kelurahan turut serta terlibat dalam kelompok Mafia mengatas namakan LBHN Jakarta dan bahkan tidak tertutup kemungkinan para lurah di ke 3 Kelurahan yang ada di Binjai Utara bersama sekelompok Masyarakat turut serta terlibat, seperti Bambang selaku Oknum PNS Staf pegawai di Kelurahan Jati Utomo bersama masyarakat bernama Saon, Janiman dan Hariono, Papar Warga.

Sedangkan Riduan Syamtari,ST  membidangi pertanahan dari PT.PLN Persero Sumut selaku pelaksana pekerjaan mengakui kepada Wartawan yang mewawancarainya ," Kita tidak ada hubungan kerja sama dengan pihak LBHN Jakarta dan sebelumnya Kita tidak pernah melibatkan mereka untuk melakukan sosialiasi dan pengukuran sampai dengan pembayaran melalui rekening Bank yang kita unjuk, kilahnya dengan tegas.

Kita melakukan pembayaran sesuai dengan luas areal persil lahan tanah yang di miliki oleh  masyarakat di setiap lintasan jaringan kebel Sutet , dan pembayaran Kompensasi sesuai dengan perhitungan dari hasil Tim dari Apraisal yang telah di akui oleh  Negara dengan pembayaran lahan 50 ribu rupiah/meterya, dan areal yang terhitung untuk areal di Binjai Utara tercatat anggaran yang di keluarkan sebesar 5,7 Miliard dengan jumlah 144  Kepala Keluarga.

Kalau ada soal pemotongan 40% yang di lakukan oleh pihak LBHN Jakarta kepada Warga kita tidak mengetahui, dan itu semua tidak ada hubunganya dnegan pihak PT.PLN Persero ,bahkan Kami sama sekali tidak mengetahui adanya pemotongan dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan pada masyarakat, realisasi pembayaran masyarakat yang menerima konpensasi pembayaran areal jaringan tower sesuai dengan jumlah areal yang di miliki oleh Warga.

Memang soal pembebasan lahan persil awalnya Kami dari pihak PT.PLN Persero awalnya medapat kendala dari masyarakat setempat dalam pekerjaan pemasangan jaringan sutet, namun pihak LBHN Jakarta muncul yang datang katanya untuk membela masyarakat menaikan harga di atas NJOP, dan itu terjadi di luar dari sepengetahuan perusahaan, mungkin mereka melakukan kesepakatan sebelumnya, yang jelas Kami dalam pembayaran kompensasi pada masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah di tanda tangani oleh Masyarakat itu sendiri, dan soal pemotongan itu di luar dari PT.PLN Persero, papar Riduan.

Ditempat terpisah, kepala BNI Cabang Binjai Chandra,SE ketika di temui di ruanganya kepada Wartawan baru-baru ini, malah berkilah kalau pihaknya tidak melakukan pemotongan pencairan kompensasi nasabah penerima dana dari pihak PT.PLN Persero ,”Pihak BNI Cabang Binjai memang benar telah mencairkan dana Kompensasi kepada Nasabah bagi Warga Kota Binjai, namun Kami tidak melakukan pemotongan, dan yang kami lakukan transaksi transper kembali kepada nasabah lain sesuai permintaan oleh nasabah si penerima dana kompensasi.

Kami tidak pernah melakukan MoU dengan pihak LBHN Jakarta dalam suatu kerja sama untuk melakukan pemotonga dana pencairan Kompensasi kepada pihak nasabah penerima Kompensasi dari pihak PT.PLN Persero tersebut, namun kalaupun pihak LBHN Jakarta selaku penerima transaski transper uang dari pihak Nasabah si penerima Kompensasi itu sah-sah saja, sebab LBHN juga merupakan Nasabah BNI, kilah Chandra.

Menaggapi adanya potongan 40% oleh pihak LBHN Jakarta atas pembayaran konpensasi oleh PT.PLN Persero  terhadap masyarakat penerima ganti rugi tanaman dan juga areal persil milik Warga yang di lintasai jalur jaringan saluran udara tegangan tinggi (Sutet-red) di Wilayah Kota Binjai dan Wilayah kabupaten Langkat, Abd Hafiz,SMHK selaku Aktifis Hukum menilai adanya kecurangan terhadap perjanjian dari pihak LBHN Jakarta kepada Masyarakat yang tidak sesuai komitmen dalam perjuangan seperti tertuang dalam perjanjian.

“Kita mendengar dari Warga penerima Kompensasi baik di Wilayah Binjai dan Kab Langkat saat pencairan di berlakukan pemotongan di Bank yang di unjuk oleh pihak PT.PLN Persero Binjai hingga mencapai 40% oleh pihak LBHN Jakarta, dan pemotongan tersebut kita nilai tidak wajar dan terkesan suatu penindasan yang berlandaskan surat pernyataan kesepakatan bersama dalam upaya melakukan perjuangan pada masyarakat untuk menaikan nilai pembayaran kompensasi yang di berikan pihak PLN.

Namun menurut masyarakat, bahwa apa yang ada di dalam butir-butir perjanjian antara pihak Masyarakat penerima Kompensasi dengan pihak LBHN Jakarta tidak semua perjuangan tersebut terealisasi, baik pembayaran kompensasi pembebasan lahan persil dan juga pembayan ganti rugi tanaman serta kompensasi areal perumahan yang di lintasi jaringan kabel sutet., namun pemotongan tetap di lakukan pemotongan hingga mencapai 40% dari anggaran penerima kompensasi.

Bahkan Kita juga mendengar bahwa LBHN Jakarta dalam mendekati masyarakat untuk mengikat kesepakatan dan perjanjian melibatkan pihak Masyarakat setempat yang di bantu oleh perangkat Kecamatan, Kelurahan atau perangkat Desa sebagai koordinator lapangan ( Korlab-red) , seperti hal nya di Kelurahan Jati Utomo, bahwa Masyarakat penerima Kompensasi mengakui kalau dari awal seorang Oknum PNS yang bertugas sebagai Staf Pegawai di Kelurahan Jati Utomo melibatkan diri sebagai Korlab pada jaringan LBHN Jakarta di Binjai dan Langkat.

Dengan adanya ke kisruhan atas pencairan dana konpensasi dari PT.PLN Persero  terhadap masyarakat penerima ganti rugi di Wilayah Kota Binjai dan Wilayah kabupaten Langkat oleh kelompok Orang-orang mengatas namakan LBHN Jakarta yang di nilai telah meresahkan dan merugikan Masyarakat itu sendiri, dimintak kepada pihak terkait baik Kejaksaan Negri Baik yang berada di Wilayah Binjai dan Langkat serta pihak Tim Tas Tipikor di Jajaran Polda Sumut segera melakukan lidik dan penyidikan adanya dugaan tindak pidana kejahatan yang terkoordinir oleh sekelompok mafia yang melibatkan Oknum PNS dari mulai prangkat Kecamatan, prangkat Kelurahan serta prangkat Desa, tegas Abd Hafiz. ( rm/pb ).

 

 

 

 

 




1 Komentar :

Jelly gamat asli
29 April 2013 - 15:32:26 WIB

Kunjungan sorre gan..salam kenal untuk semuanya..salam kenal dari agen obat herbal.
http://goo.gl/G5NGR
<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
Copyright © 2012 RakyatMedia.com. All rights reserved BR.