Penulis: wartawan rakyat media.com pinang | Selasa, 30 April 2013 - 08:18:20 WIB
LSM Aliansi Peduli Kepri Desak Keuangan KONI Se-Kepri Diaudit

Kategori: PERISTIWA - Dibaca: 245 kali

 

BATAM, Rakyat Media-Puluhan massa dari Aliansi Peduli Kepri, Senin (29/4) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar Kemendagri mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah pejabat publik dan struktural di Kepri yang masih menjabat sebagai pengurus di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Se-Provinsi Kepri.

"Kami menuntut agar seluruh pejabat publik dan struktural yang saat ini masih menjadi pengurus pada KONI kabupaten/kota dan KONI Provinsi Kepri, agar turun dari jabatannya, karena dengan menjabat sebagai pengurus KONI, mereka telah melanggar aturan hukum yang berlaku di negara ini," ujar koordinator aksi, Gusman.

Menurut Gusman, dengan masih menjabatnya para pejabat publik dan pejabat struktural di Kepri, seperti bupati, walikota atau Ketua DPRD sebagai ketua atau pengurus KONI, jelas mereka tidak memberikan contoh yang baik kepada publik. Sebagai pejabat, kata dia, seharusnya mereka memberikan contoh dan teladan yang baik.

Dikatakan Gusman, dalam aksi yang dilakukan, pihaknya diterima oleh Sujadmiko mewakili Menteri dalam negeri (Mendagri). Sujadmiko berjanji, akan meneruskan aspirasi para pendemo kepada Mendagri Gamawan Fauzi. Selanjutnya dalam waktu dekat, pihaknya akan menurunkan tim Ke Provinsi Kepri, guna melakukan investigasi terhadap kebenaran laporan yang disampaikan LSM dan para pendemo.

"Pihak Kemendagri berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang kami sampaikan. Dalam waktu dekat mereka berjanji akan turun ke Kepri, untuk melakukan investigasi, perihal desakan dan aspirasi yang disampaikan sejumlah warga terhadap masih bercokolnya pejabat pemerintah pada kepengurusan KONI di Kepri," beber Gusman.

Sementara Rizal, salah seorang orator aksi, meminta agar Kemendagri bertindak serius dalam menyikapi tuntutan yang disampaikan pihaknya. Menurut Rizal, dengan telah dikangkanginya sejumlah aturan hukum yang berlaku, termasuk surat edaran Mendagri No 800/2398/SJ tertanggal 28 Juni 2011, berarti wibawa Kemendagri sebagai lembaga negara turut dilecehkan.

"Sebagai pihak yang mengeluarkan aturan, seharusnya Kemendagri dapat bersikap tegas, terhadap tindakan sejumlah pihak yang nyata-nyata telah mengangkangi keputusan kemendagri. Tapi kenyataannya, Kemendagri terlihat malah diam dan tidak bersikap," ujar Rizal.

Sementara itu, mantan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto, kembali menegaskan agar pejabat provinsi maupun kabupaten/kota, yang merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pengurus di KONI, diminta segera diaudit oleh pihak berwenang. Pasalnya, diduga praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme marak terjadi ditubuh organisasi berlabel pemerintah tersebut.

Disebutkannya, masih banyak cabang olahraga di Kepri yang tidak mendapatkan binaan langsung oleh KONI, sehingga tidak dapat diutus ke berbagai pertandingan cabang olahraga di tingkat nasional. Maka itu, pimpinan KONI tersebut harusnya dijabat oleh orang yang benar-benar punya komitmen dan peduli untuk memajukan setiap cabang olahraga dibawah binaan KONI itu.

"Saya sebagai Ketua Wushu Kepri belum pernah mendapatkan bantuan dana pembinaan dari KONI. Sehingga cabang ini terkesan mati suri. Semua ini kita kembalikan kepada pejabat yang merangkap jabatan tersebut. Disamping itu, untuk mempertenggungnjawabkan kepada publik,perlu ada audit prestasi dan dana yang sudah dialokasikan dari uang rakyat," tegas Bobby kembali.

Ketua DPRD Provinsi Kepri Nur Syafriadi yang juga merangkap jabatan sebagai Ketua KONI Kepri, terlihat berang saat ditanya terkait sorotan dari berbagai pihak yang meminta pejabat yang rangkap jabatan untuk mundur dari jabatannya.

"Itu cerita basi dan cerita lama, saya tidak mau menanggapi itu. Tapi begini, itu sebenarnya persoalan orang yang iri hati, karena keluarganya keluar dari DPRD. Jadi hanya itu saja sebenarnya yang meributkan tentang masalah ini. Jujur saya malas ngomong kalau ditanya masalah ini," terangnya ketika dimintai konfirmasi beberapa waktu lalu.

Saat ditanya terkait surat edaran Mendagri terkait larangan pejabat yang merangkap jabatan. Nur Syafriadi mengatakan, bahwa masalah itu sudah dibicarkan dalam rapat kerja tahunan KONI Provinsi Kepri.

"Jadi masalah surat edaran Mendagri,  PP Nomor 16 Tahun 2007 dan UU Nomor 3 Tahun 2005, itu telah dibahas. Jadi bila orang baru mempermasalahkan itu sekarang, terus terang itu sudah basi. Kita akan berjalan terus, yang penting pembinaan dilakukan dengan benar, anggaran tidak digunakan secara tidak benar, titik," terang Nur.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator LSM LIRA Wilayah Sumatera II (Kepri-Riau dan Sumbar), Dayat Hidayat mengingatkan agar pejabat publik agar segera menanggalkan jabatannya di KONI.  Sebab jika mereka masih tetap jadi Ketua atau  pengurus KONI baik provinsi/kabupaten/kota itu sama artinya melanggar hukum

Dia mengatakan, untuk kasus ini, LIRA telah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi agar memberi sanksi kepada pejabat publik yang masih memimpin KONI tersebut. Bahkan dalam suratnya itu ia juga meminta agar Mendagri mencoret atau menghentikan anggaran untuk KONI serta melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran organisasi tersebut.

Dayat menyebut rangkap jabatan pengurus KONI provinsi dan kabupaten/kota di Kepri adalah, KONI Kepri dijabat Ketua DPRD Kepri, Ketua Umum KONI Batam dan ketua hariannya dijabat walikota dan wakilnya. Selanjutnya Ketua KONI Kabupaten Karimun dan ketua hariannya dijabat bupati dan wakilnya.

Selanjutnya Ketua KONI Lingga  dijabat Bupati Lingga, Ketua KONI Kabupaten Natuna dijabat Ketua DPRD Natuna. Ketua Umum Koni Kabupaten Anambas dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Ketua KONI Bintan dipimpin Wakil Bupati Bintan.  Untuk itu Dayat kembali meminta para pejabat itu melepas jabatan KONI tersebut.

Begitu juga dengan pengurus dan pembina olahraga tidak perlu khawatir jabatan KONI tidak dipegang lagi oleh para pejabat struktural tersebut. Sebab dana olahraga itu tidak akan mungkin berkurang,  karena UU  telah menjamin adanya dana olahraga dari pemerintah. Ini sesuai dengan pasal 69 ayat (2). Dalam pasal itu disebutkan pemerintah wajib mengalokasi kan anggaran olahraga melalui APBN dan APBD, katanya.(rm/hk)

 




0 Komentar :

Copyright © 2012 RakyatMedia.com. All rights reserved BR.