Penulis: | Minggu, 06 Januari 2013 - 00:43:10 WIB
Ganti Rugi Lahan Pelabuhan Dorak Mengacu Pada Aturan Hukum

Kategori: HUKUM - Dibaca: 225 kali

SELATPANJANG, Rakyat Media-Proses pembebasan lahan Pelabuhan Dorak Selatpanjang tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dijelaskan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Yuliarso SSTP MSi kepada wartawan Jumat (4/1) di Kantor Bupati Selatpanjang.

"Kendati sejumlah pihak mengaku memiliki dokumen atas tanah di areal rencana pembangunan pelabuhan itu, namun proses pembayaran ganti rugi pembebasan lahan tetap mengacu kepada kondisi eksisting lahan," ujar Yuliarso.

Lebih lanjut Yuliarso menjelaskan, ada juga pihak yang menunjukan surat tanah pada lahan yang sudah tenggelam ke laut lantaran diterjang abrasi pantai, ini tentunya tidak dibayar. Alasannya, bila diganti rugi akan menyalahi ketentuan berlaku bagi pemerintah.

Menyangkut adanya ketentuan bahwa lahan pantai tidak boleh dikuasai oleh orang perorang, Yuliarso menyebut, persoalan ini masih terus didalami kekuatan hukumnya oleh tim pembebasan lahan. "Tim terpadu saat ini sedang menganalisa tentang defenisi lahan pantai yang termaktub dalam ketentuan peraturan tersebut. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan terkait finalisasi pembayaran lahan Pelabuhan Dorak tersebut,"jelasnya.

Seluruh aspek yang terkait dengan proses ganti rugi, tambah Yuliarso, tetap diproses sesuai dengan aturan hukum. Hal ini yang menjadi kendala kenapa proses pembayaran ganti rugi tersebut belum diterealisasikan. Jadi, bukan karena disengaja, tapi memang benar-benar masih dalam proses finishing penetapan status lahan. Kalau semua status lahan sudah jelas dan tidak ada persoalan, Proses pembayaran ganti rugi akan dilakukan dan Pemkab Meranti tidak akan mengulur-ngulur.

"Kita juga ingin proses pembayaran ganti rugi lahan ini segera direalisasikan. Untuk apa kita tunda-tunda kalau semuanya sudah jelas secara hukum," papar Yuliarso.

Menyinggung adanya klaim warga terkait kepemilikan lahan yang sudah jadi laut, Yuliarso tidak menafikan hal tersebut. Meskipun demikian, salah satu ketentuan dalam ganti rugi objeknya harus jelas. "Baik secara fisik, bukti kepemilikan secara hukum dan tidak dalam sengketa.

Kalau objeknya sudah tidak jelas, lahanya sudah jadi laut bagaimana mau diganti rugi. Hal ini tentunya sudah melanggar aturan proses ganti rugi, dan ini bisa mengarah pada proses hukum," ujarnya. Berpedoman kepada Citra Satelit tahun 2007, kata Yuliarso, memang ada sekitar 100 meter lebih lahan yang sudah tenggelam oleh abrasi air laut.

Untuk itu pihaknya tetap menyiapkan berbagai dokumen ketentuan dari sejumlah sumber yang jelas, sehingga nantinya dapat dengan lancar mengeksekusi pengerjaan infrastruktur pelabuhan penumpang dan kargo tersebut. Informasi diterima media ini, luas lahan pelabuhan Dorak yang akan dibebaskan mencapai 15 hektar.

Sedangkan soal berapa satuan harga ganti rugi tersebut belum ada kepastian. "Yang jelas, untuk pembebasan lahan Pelabuhan Dorak tersebut Pemkab Meranti telah mengalokasikannya dalam APBD 2012 lalu, yang jumlahnya diperkirakan mencapai miliaran rupiah," pungkas Yuliarso.(rm/md/hk)




4 Komentar :

ISP di Bekasi
12 Maret 2014 - 20:58:56 WIB

informasi yang sungguh memiliki nilai pengetahuan yang tinggi..
CCTV Bandung murah
12 Maret 2014 - 20:55:19 WIB

Tidak akan ada seorang pun yang akan mengikuti langkah kita, jika kita tidak tahu harus melangkah kemana..s0,,pijakkan kaki diatas kebaikan,agar semua menjadi lebih baik..
CCTV Bandung
12 Maret 2014 - 20:50:03 WIB

bagus dan super mantap. terimakasih untuk informasinya
Obat Pneumonia
10 Desember 2013 - 11:53:04 WIB

Pasti dengan rajin membaca, juga menjadi pembelajaran buat kita. apapun itu, tak ada salahnya jika mencoba hal yang baik, yang bisa menambah pengetahuan buat kita.
<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

Copyright © 2012 RakyatMedia.com. All rights reserved BR.