EKONOMINASIONALPELAYANAN

Ribuan PUMK tercatat Dapat Memperoleh Relaksasi Perizinan IUMK

JAKARTA, RAKYATMEDIA.COM-Adapun sumber data pemberian IUMK didapatkan dari Data UMK yang tergabung dalam Program Kewirausahaan Terpadu (PKT) atau saat ini lebih dikenal dengan istilah Jakpreneur dari Perangkat Daerah, peninjauan lapangan (survey) langsung di lokasi usaha, dan data UMK juga didapatkan melalui koordinasi dengan penanggungjawab pasar tradisional serta pusat- pusat perbelanjaan di wilayah DKI Jakarta. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menargetkan akan menerbitkan sebanyak 84.388 IUMK hingga akhir Agustus 2020 mendatang.

“Berdasarkan Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta sebanyak 84.388 PUMK belum memiliki IUMK, jumlah itulah yang menjadi target kami sampai dengan akhir bulan Agustus mendatang. Oleh sebab itu kami telah mengerahkan seluruh petugas AJIB untuk melakukan proses asistensi terhadap permohonan IUMK dan membantu proses penginputan data-data yang diperlukan secara daring, sekurang-kurangnya 20 asistensi per hari sesuai dengan wilayah penugasannya” papar Benni.

Relaksasi IUMK selama periode pemulihan ekonomi dikategorikan dalam dua jenis masa berlaku IUMK. Untuk PUMK yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Usaha Mikro dan Kecil akan diberikan IUMK dengan masa berlaku lima tahun sedangkan untuk lokasi usaha PUMK yang kegiatan usahanya berada di sub zona yang tidak sesuai dengan Perda RDTR dan PZ dan tidak memiliki surat rekomendasi dari perangkat daerah maka berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta maka dapat diberikan IUMK dengan masa berlaku satu tahun untuk kemudian perizinan tersebut direview kembali pada tahun berikutnya.

“Kami berharap relaksasi IUMK yang kami berikan dapat membantu pelaku usaha dalam melanjutkan dan mengembangkan usaha mereka. Karena ada banyak manfaat yang diperoleh pelaku usaha dengan memiliki izin yakni usaha Anda memiliki legalitas atau payung hukum yang sah, lebih mudah dalam hal pengajuan pembiayaan perbankan untuk perkembangan usaha, meningkatkan kredibilitas usaha di mata pelanggan dan memudahkan untuk mengikuti promosi melalui pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta,” pungkas Benni.

Ditemui secara terpisah, Kepala Unit Pelaksana PMPTSP Kecamatan Cilandak, Revika Lestari Pangaribuan menerangkan sesuai dengan Surat Edaran Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan dan Relaksasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dalam Rangka Mendorong Aktivitas Perekonomian pada Masa Pandemi Covid-19, Unit Pelaksana PMPTSP Kecamatan Cilandak mengerahkan petugas AJIB untuk memprioritaskan pelaksanaan proses asistensi permohonan IUMK kepada pelaku usaha.

“Kegiatan ini dilakukan serempak oleh Unit Pelaksana PMPTSP tingkat Kecamatan dan Kelurahan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Oleh sebab itu, diharapkan program ini dapat berjalan sesuai harapan dan output IUMK yang terbit sesuai dengan jumlah yang telah ditargetkan. Adapun di wilayah Cilandak ini tercatat sebanyak

1.239 PUMK, dari data tersebut kami sortir pelaku usaha yang belum memiliki izin dan yang sesuai kriteria. Kemudian, kami mengerahkan petugas AJIB untuk mendatangi pelaku usaha sesuai alamat domisili yang terdaftar dan membantu pelaku usaha dalam mengajukan perizinan dari berkas permohonan sampai IUMK diterbitkan” terang Revika, Selasa (21/7/2020).

Revika menjelaskan adapun simplikasi persyaratan yang dilakukan dalam Relaksasi Perizinan IUMK yaitu meniadakan Surat Permohonan yang kemudian diganti dengan Surat Rekomendasi dari Dinas PPKUKM, sementara bagi PUMK yang belum memiliki Surat Rekomendasi tetap dapat diberikan IUMK dengan masa berlaku satu tahun; NPWP dan Bukti Kepemilikan/Bukti sewa Tempat Usaha, keduanya dapat digantikan dengan Surat Pernyataan dari PUMK, Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak diwajibkan dimiliki oleh PUMK.

“Pemohon hanya menyiapkan dokumen KTP, sementara untuk Pas Foto dan Foto lokasi Usaha serta penginputan permohonan IUMK di sistem perizinan akan dilakukan oleh Petugas AJIB secara langsung di lokasi usaha. Jika IUMK sudah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, akan diantarkan atau diberikan langsung oleh Petugas AJIB kepada PUMK di lokasi usaha mereka” kata Revika.

Rilis : DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Pengirim : Mahyuddin Wartawan RM DKI Jakarta

 

 

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button