Bupati Pemerintah Kabupaten NatuNA A Hamid Rizal.
KEPRIKORUPSINatuna

Cak Ta’in : Dana Publikasi di Humas Pemkab Natuna dan DPRD Natuna, Cukup Kuat Indikasi Korupsi

3views

BATAM, RAKYATMEDIA.COM-Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri, terkait indikasi penyimpangan dan kecurangan dana publikasi di Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Natuna dan Sekretariat DPRD Natuna senilai Rp 3 miliar lebih mendapat suroton publik. Salah satu Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Diskusi Anti 86, Cak Ta’in Komari, SS , mensinyalir kasus tersebut sudah ada unsur korupsinya.

Mmenurut Cak Ta’in Komari, SS temuan LHP BPK terhadap Dana Publikasi di Pemkab dan DPRD Natuna Tahun 2019 sudah berbau korupsi. ” Indikasinya cukup kuat ada unsur korupsi dalam pos anggaran publikasi media sebagaimana LHP BPK untuk APBD 2019, ” katanya.

Lebih lanjut Cak Ta’in mengatakan, indikasinya yakni adanya media yang tidak memenuhi syarat untuk kerjasama namun terima anggaran tersebut, atau media yang sebenarnya sudah mati suri dan tidak aktif juga terima dana publikasi tersebut.

Lebih lanjut Cak Ta’in menjelaskan, kerjasama humas pemkab Natuna dengan media tentu ada syarat-syarat verifikasi seperti berbadan hukum, terdaftar pada Dewan Pers, aktif dalam pemberitaan.”Kalau tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana diperbolehkan aturan perundangan, maka realisasi tersebut bisa dinyatakan fiktif. Media yang menerima benar ada tapi tidak pernah mempublikasikan berita atau tulisan tentang Natuna, ” jelas Cak Ta’in.

BERITA LAINNYA  GUNA MENDUKUNG NEW NORMAL,POLRI GELAR PATROLI "DIALOGIS ",PENANGGULANGAN COVID-19 DI WILAYAH BENGKONG

Pemkab. Natuna melakukan kerjasama dengan media tentu dengan maksud untuk mempublikasikan kegiatan ataupun potensi daerah Natuna agar lebih dikenal publik. ” Tentunya publikasi tersebut dalam sebulan ada berapa kali, minimal seminggu sekali lah. Jika itu tidak ada dan tidak bisa dibuktikan, ya bisa disebut fiktif, ” ujarnya.

Besarnya anggaran publikasi humas Pemkab. Natuna yang mencapai Rp. 6 miliar itu juga angka yang sangat fantastis. “Sebagai daerah yang terus berkembang, dana.publikasi itu penting supaya potensi daerah lebih dikenal publik, terutama internasional, tapi kalau itu gak ada ya patut dipertanyakan. Untuk itu, Cak Ta’in menyarankan agar aparatur penegak hukum bisa menelusuri anggaran tersebut lebih serius karena ada indikasi penyimpangan, ujar Cak Ta’in.

Seperti yang telah diberita media ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri, temukan indikasi penyimpangan dan kecurangan dana publikasi di Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Natuna dan Sekretariat DPRD Natuna senilai Rp 3 miliar lebih. Hal ini terungkap dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2019 nomor : 81.A/LHP/XVIII.TJP/05/2020 tanggal 28 Mei 2020.

BERITA LAINNYA  POLDA KEPRI DAN POLRES JAJARAN BAGIKAN 338.000 MASKER SECARA SERENTAK

Dalam laporan BPK tersebut ditemukan realisasi anggaran Surat Kabar/Majalah dan jasa publikasi pada humas Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dan Sekretariat DPRD Natuna tahun 2019, yang digunakan untuk media tidak terverifikasi. Dimana pada bukti pertanggungjawaban atas pembayaran jasa publikasi tersebut di humas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, BPK menemukan jumlah media yang bekerjasama dengan Sekretariat Daerah pada TA 2019 sebanyak 58 Media dengan nilai realisasi pembayaran kepada perusahaan media sebesar Rp4.755.700.000.

Namun dari jumlah tersebut ditemukan realisasi pembayaran kepada 16 media yang tidak terdaftar pada dewan pers dan telah mendapat pesanan dari Pihak Pemerintah Daerah dengan terealisasi pembayaran senilai Rp1.546.000.000. Demikian juga kerjasama anggaran jasa publikasi pada Sekretariat DPRD Natuna dengan 53 perusahaan media yang dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan jasa kehumasan dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.792.320.000.

BERITA LAINNYA  OPS AMAN NUSA II SELIGI 2020 KEMBALI PATROLI DIALOGIS DI WILAYAH BENGKONG DAN SEKITARNYA HIMBAU MASYARAKAT TERAPKAN 3 M

Namun berdasarkan bukti pertanggungjawaban anggaran kegiatan tersebut, BPK juga menemukan indikasi penyimpangan dengan realisasikan pembayaran kepada 18 media yang tidak terdaftar pada Dewan Pers nilai Rp1.646.000.000. Tak hanya itu, indikasi penyimpangan dana jasa publikasi di Humas Pemkab Natuna dan Sekretaris DPRD Natuna yang terjadi.

Jika dilihat dari daftar media baik cetak maupun online yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Natuna maupun Sekretaris DPRD Natuna, kuat dugaan ada permainan kongkolikong antara oknum humas Pemkab Natuna dan Sekretaris DPRD Natuna dengan oknum perwakilan media tersebut.

Pasalnya,  nilai anggaran kerja sama yang diperoleh media tersebut tidak sama, diamana ada sejumlah media cetak mingguan yang terbitnya sebulan sekali bahkan ada media cetak yang sudah lama tidak terbit tapi masih menerima anggaran publikasi dengan nilai yang cukup fantastis yakni mencapai Rp 300 juta sampai Rp 400 juta rupiah. Namun terkait temuan BPK tersebut, hingga berita ini di publish Kepala Bagian Humas Setda Pemerintah Kabupaten Natuna, Bukhary, S.STP, dan Sekretaris DPRD Natuna belum berhasil dikonfirmasi.***

Redaksi

Leave a Response