Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahyo Hari Murti (pakai rompi merah) tangan di borgol.
BATAMKEPRIKORUPSI

Setelah Kabag Hukum SHM Ditangkap Kejaksaan, Mungkinkah Kadis DLH dan Oknum Camat Menyusul?

23views

BATAM, RAKYATMEDIA.COM-Selasa, 15 September 2020, penyidik Kejaksaan Negeri Batam menetapkan Kabag. Hukum Pemko Batam, Sutjahyo Hari Murti sebagai tersangka dan langsung menahannya. Hari Murti diduga menerima gratifikasi dari Pengusaha Batam yang diduga perlu mendapatkan rekomendasi hukum darinya. Pengusaha Batam yang sampai saat ini masih disembunyikan identitasnya itu memberikan dana sikitar Rp 685 Juta untuk meloloskan sejumlah proyek di Pemko Batam, yang disampaikan secara bertahap sebanyak 3 kali.

Dalam kasus ini SHM jelas tidak sendiri, sebab gratifikasi itu diduga terkait untuk mendapatkan sejumlah proyek di Pemerintahan Kota Batam. Selain Hari Murti, Kejaksaan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Herman Rozie dan Camat Batam Kota Aditya Guntur Nugroho. Sejauh ini dalam kasus tersebut kedua pejabat ini masih berstatus sebagai saksi.

Namun jaksa sudah melakukan penyitaan terhadap sebuah mobil Daihatsu Taft Rocky milik oknum Camat Batam Kota Aditya Guntur Nugroho pada 1 September 2020 lalu. Tentu penyitaan mobil tersebut diduga ada kaitannya dengan kasus gratifikasi terkait kasus  ijin sejumlah proyek di Kota Batam yang melibatkan Kepala bagian Hukum Pemko Batam Hari Murti. Oknum Kabag Hukum Sutjahyo Hari Murti diduga menerima gratifikasi itu sejak dirinya menjabat sebagai Kasubbag Perundang-undangan di Bagian Hukum. Ia baru dilantik menjadi Kabag Hukum sejak Desember 2019 lalu.

Selain berstatus sebagai PNS, Hari Murti disebut-sebut memiliki banyak usaha. Salah satu perusahaan milik Hari Murti yakni PT Haridi Jasindra Sepakat (HJS), yang beralamat di kompleks Prima Sejati Blok B No. 9, Baloi Permai, Batam Kota. Perusahaan ini diketahui bergerak di bidang kontraktor. Namum perusahaan tersebut dibuat atas nama istrinya.

Tak hanya disebut memiliki berbagai perusahaan, Hari Murti juga disebut memiliki sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berada di Batam Center. Ia juga diketahui mendirikan koperasi bagi PNS Pemko Batam pada tahun 2002. Koperasi itu diketahui bernama Koperasi Pegawai Negeri Sekawan. Meskipun didirikan untuk PNS Pemko Batam, tetapi tidak seluruh PNS Pemko Batam ikut menjadi anggota di koperasi tersebut. Koperasi ini diketahui memiliki beberapa kegiatan, seperti menyediakan layanan cicilan pembelian rumah untuk PNS Pemko Batam.

Keberadaan Koperasi Pegawai Negeri Sekawan ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro (KUKM) Kota Batam, Suleman Nababan. Ia mengatakan koperasi ini sudah berdiri sejak lama dan didirikan oleh sejumlah PNS Pemko Batam. “Memang benar ada dan sudah lama, tapi saya lupa sejak tahun berapanya. Yang mendirikannya sudah pasti pegawai negeri, tapi saya tidak tahu. Mungkin saja beliau (Hari Murti) menjadi bagian pendiri koperasi ini. Saya tidak tahu karena saya juga bukan anggota dan pengurus koperasinya,” katanya Nababan kepada wartawan belum lama ini.

Menanggapi kasus penangkapan Kepala Bagian Hukum Pemko Batam Sutjahyo Hari Murti, Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86 – Cak Ta’in Komari, SS memberikan apresiasi terhadap kinerja Penyidik Kejaksaan Negeri Batam.”Kita patut apresiasi langkah kejaksaan dengan menahan salah satu terduga penerima gratifikasi di lingkup Pemko Batam. Tapi jangan.berhenti sampai disini. Artinya, pihak Kejaksaan mengusut kasus ini jangan terhenti sampai SHM saja, siapa saja yang terlibat harus diusut, ” kata Cak Ta’in.

Menurut Cak Ta’in, seharusnya yang patut ditersangkakan dan ditahan lebih awal yakni pemilik mobil yang sudah disita kejaksaan. ” Saya gak tahu bagaimana mekanisme kerja mereka, tapi ketika ada salah satu benda yang dianggap sebagai alat bukti dilakukan penyitaan, tentu pemilik benda tersebut statusnya bagaimana, masak cuma mobil terkait gratifikasi yang disita, pemiliknya hanya ditetapkan sebagai saksi, ” ujarnya.

Lebih lanjut Cak Ta’in mengingatkan agar penyidik kejaksaan benar-benar serius menuntaskan kasus gratifikasi itu tanpa tebang pilih. Mengingat camat Batam Kota, Aditya itu adalah calon menantu Walikota Batam. ” Jaksa harus berani, tidak boleh ada beking-bekingan, meskipun ada salah satu terkait keluarga dengan orang nomor satu di Batam itu, kalau memang dia terlibat harus diutus tuntas,” tegas Cak Ta’in.

Untuk itu, tambah Cak Ta’in, pihaknya bersama semua elemen masyarakat Kota Batam lainnya diharapkan untuk mengawal kasus gratifikasi itu sampai tuntas. ” kita mengajak semua elemen masyarakat Kota Batam untuk mengawal kasus ini, jangan sampai ada tebang pilih. Ini harus tuntas.” pesan Cak Ta’in.

Sebelum kasus dugaan gratifikasi ini menemui babak baru dengan ditahannya Kabag hukum, sebelumnya Kepala Sekretariat DPRD Kota Batam, Asril juga ditahan kejaksaan terkait dugaan korupsi konsumsi dewan yang diduga realisasinya fiktif dan merugikan keuangan negara sekitar Rp. 2,4 Miliar. Anggaran konsumsi yang disidik adalah tahun 2017, 2018 dan 2019 yang diduga dilakukan secara bersamaan secara berjama’ah. Namun.Jaksa sejauh ini baru meneruskan kasus Asril ke pengadilan tipikor.

Bahkan ketika pimpinan dewan saat ini, Kamaluddin mengembalikan dana ratusan juta yang merupakan pembagian dari proyek konsumsi dewan yang diduga fiktif itu. Pengembalian dana hasil korupsi tersebut justru merupakan bentuk pengakuan adanya tindak pidana korupsi, tapi sejauh ini jaksa belum memeriksa pihak-pihak lainnya yang diduga menikmati dana konsumsi dewan tersebut. Padahal sekitar Februari 2020, Kejaksaan Negeri Batam pernah merilis akan menetapkan 5 orang tersangka terkait dugaan korupsi dana konsumsi tersebut. Karena terjadi pandemi covid19 sehingga kasus tersebut tertunda sehingga dianggap situasinya tidak memungkikan.

Ketika situasi membaik dalam masa new normal, kasus dugaan korupsi dana konsumsi dilanjutkan, tapi hanya berselang beberapa hari Kajari Batam tiba-tiba dimutasi. Kejadian tersebut mengingatkan publik pada kajari Batam tahun 2010, Tatang Sutarna yang dipindah mendadak karena tidak mau kompromi menghentikan kasus dugaan korupsi dana bansos tahun 2009.”Kejaksaan Negeri Batam mendapatkan tantangan berat ketika mau menuntaskan kasus dugaan korupsi di Kota Batam, karena mainnya kelas kakap semua, kajari bisa dipindahkan kalau gak bisa diajak kompromi, ” ujar Cak Ta’in.

Untuk itu, elemen masyarakat harus memberikan support dan dukungan buat kejaksaan untuk menuntaskan semua kasus korupsi yang ada, tanpa tebang pilih dan pilih tebang.” Jika aparat kejaksaan serius, kasus korupsi di Kota Batam ini macam gunung es, makin ke atas makin dahsyat.” pungkas Cak Ta’in.

Sebelumnya penyidik seksi pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, telah melakukan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Kabag Hukum Pemko Batam, Sutjahjo Hari Murti. Bahkan, saat itu penyidik telah meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan dua alat bukti dan telah memeriksa tujuh belas orang saksi.“Ada dua alat bukti yang sudah kami temukan sehingga proses hukum kami tingkatkan ke penyidikan,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batam, Hendarsyah Yusuf Permana, kepada wartawan belum lama ini.

Hendar menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut, diantaranya pengusaha yang diduga melakukan gratifikasi hingga oknum Kabag Hukum, Sutjahyo Hari Murti. Selain itu, Kejari Batam juga sudah memeriksa Camat Batam Kota, Aditya Guntur Nugraha, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozie, pada 4 Agustus 2020. Bahkan Hari Murti sudah diperiksa setelah Kejari Batam meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan.

Pemeriksaan terhadap Hari Murti dilakukan pada 10 Juli 2020 lalu. Saat itu, Hari Murti diperiksa diruangan Pidsus yang berada di lantai dua. Hari Murti diperiksa terkait dugaan penerimaan gratifikasi atau suap dari beberapa pengusaha untuk meloloskan sejumlah proyek-proyek penting di Pemko Batam. Namun, Hendar ketika itu masih belum mau membeberkan kerugian negara akibat dugaan praktik gratifikasi tersebut. Ia hanya menjelaskan dugaan gratifikasi yang dilakukan Hari Murti adalah menerima hadiah dari seseorang atau pengusaha untuk mendapatkan proyek di Pemko Batam. “Angka kerugiannya sudah ada, tapi belum bisa saya sampaikan,” kata Hendar saat itu.***

Penulis/editor : Mawardi

BERITA LAINNYA  OPS Aman Nusa II Penanggulangan Covid-19 Polda Kepri Patroli Dialogis di Bengkong

Leave a Response