BintanKEPRIKORUPSI

KPK Diminta Pertegas Status Alias Wello Terkait Dugaan Korupsi Tambang di Kotim

3.2kviews

BATAM, RAKYATMEDIA.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperjelas status Alias Wello dan Hendi HDS terkait dugaan korupsi penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah setahun silam.

Berdasarkan pernyataan KPK ketika itu kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai lebih dari Rp5 triliun. Sementara Bupati Kotim Supian Hadi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 1 Februari 2019, belakangan dipanggil lagi oleh KPK yakni 22 Juli 2020 tapi tidak datang, dan kemudian dipanggil lagi 24 Agustus 2020.

Namun AW yang disebut sebut terlibat dalam kasus tersebut hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi?. KPK harus mempertegas status Alias Wello dalam kaitan dengan kasus Supian Hadi terkait penyalahgunaan izin usaha pertambangan di Kotim itu.

BERITA LAINNYA  Donor Darah Dalam Rangka Hari Jadi Polwan Ke-72 Polda Kepri Tahun 2020

Pernyataan Ketua KPK Firli, mengatakan pihaknya tidak akan menunda proses hukum calon kepala daerah perlu ditindaklanjuti secara nyata. Artinya, kasus-kasus yang menyangkut calon kepala daerah harus dipertegas agar masyarakat mengetahui secara persis siapa yang akan dipilih dalam pilkada dan tidak akan dirugikan di kemudian hari.

Alias Wello dikaitkan dengan kasus Bupati Kotim karena statusnya sebagai Direktur PT. Aries Iron Mining dan mantan Direktur Utama PT. Fajar Mentaya Abadi (PMA) Bupati Kotim menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi di atas lahan 1.671 hektar kepada PT. PMA, sementara izin lingkungan atau Amdal dan izin lainnya belum lengkap.

Dugaan adanya keterlibatan AW dalam kasus tersebut, saat itu rumah AW di Sei Jang sudah digeledah KPK pada 21 Agustus 2019, bersamaan dengan penggeledah kediaman Hendy HDS. Keduanya, juga pernah diperiksa KPK di Mapolres Barelang. Bahkan posisi A W diperusahaan itu sangat strategis maka kejelasan status saat ini sangat penting dengan pencalonan dalam Pilkada Bintan.

BERITA LAINNYA  Ditresnarkoba Polda Kepri Musnahkan Barang Bukti 2.559.68 Gram Narkotika Jenis Sabu

Bupati Kotim, Supian Hadi menjadi tersangka karena diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 5,8 Triliun dan 711.000 US dolar yang dihitung dari eksplorasi hasil tambang bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT.PMA, BI (Billy Indonesia), dan AIM.

Supian Hadi dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dia diduga menyalahgunakan izin tambang berkutat tahun 2010 hingga 2012 di Kotim, Kalteng.

Desakan terhadap KPK ini juga terkait pernyataan Ketua KPK yang tidak akan menunda proses hukum calon kepala daerah. ” Saat ini yang bersangkutan (Alias Wello) kan baru terdaftar sebagai calon Bupati Bintan, lebih bagus kalau statusnya diperjelas. Jangan di tengah pilkada dijadikan tersangka bahkan ditahan, kesan politik akan sangat kental.”ungkap sumber.(rm/red)

BERITA LAINNYA  BAKTI SOSIAL POLDA KEPRI BERSAMA ALIANSI SERIKAT BURUH KOTA BATAM

 

Leave a Response

error: Berita ini dilindungi Undang-undang.