Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau di Senggarang Tanjungpinang.
BATAMKEPRIKORUPSI

Kejati Kepri Tak Serius Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos COVID-19 di Dinas Sosial Kota Batam

70views

BATAM, RAKYATMEDIA.COM-Kejaksaan Tinggi Kepri tidak serus mengusut kasus dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 bidang kesehatan dan bantuan social di sejumlah Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kota Batam. Salah satu yang menjadi sorotan public adalah dugaan penyelewengan bantuan Sosisl (Bansos) Covid-19 di Dinas Soasial Kota Batam..

Pasalnya, tindak lanjut dan perkembangan proses hukum penanganan kasus dugaan penyelewengan dana bantuan social Covid-19 di dinas sosial Kota Batam tersebut hingga kini tak ada kemajuan, bahkan senyap bagaikan ditelan bumi. Padahal Kepala Dinas Sosial Hasyimah yang menjadi sorotan ini telah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri awal Juni lalu.

Tuduhan atas pemanggilan penyidik itu juga tidak main-main, Hasyimah diperiksa terkait kegiatan pengadaan bantuan Covid berupa sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Batam dengan nilai anggaran miliaran rupiah. Dimana paket bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut nilainya tidak sesuai dengan anggaran dan disebut-sebut terjadi penggelembungan harga

Data yang dihimpun rakyat media, anggaran yang dikucurkan Pemerintah Kota Batam untuk penanganan Covid-19 di Kota Batam cukup besar yakni sebesar Rp 268 miliar. Dari anggaran tersebut, Pemko Batam memprogramkan anggaran kegiatan untuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah dan Dinas Sosial (Dinsos), sebesar Rp 205,8 miliar. Untuk bantuan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 sebesar Rp180,112 miliar.

BERITA LAINNYA  Aparat Bea Cukai Tutup Mata, Rokok Ilegal Marak Beredar di Batam

Sementara penggunaan belanja tidak terduga sebesar Rp62,281 miliar, digunakan untuk penyediaan alat kesehatan dan bahan habis pakai penanggulangan Covid-19 di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam sebesar Rp 14,434 miliar, dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk penanganan Covid-19 di RSUD Embung Fatimah sebesar Rp11,269 miliar.

Tak hanya dinas sosial kota Batam yang dipimpin Hasyimah menjadi sorotan terkait pengelolaan anggaran Covid-19, Dinas Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah juga belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya, selain tidak transparan, penggunaan anggaran kesehatan di kedua instansi itu juga disebut-sebut rawan diselewengkan lantaran publik banyak yang tidak tahu spesifikasi alat kesehatan terutama kualitas alat yang dibeli dibawah pagu yang sudah dianggarkan.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam dr Didi Kusmarjadi, ketika dikonfirmasi rakyatmedia Kamis (24/9/2020) melalui pesan singkat WhatsApp ke ponselnya, terkait anggaran covid 19 bidang kesehatan yg dikelola Dinas kesehatan dinilai tidak transparan membantah tudingan tersebut. Dalam balasan WhastApp nya Didi sedikit agak emosi, tidak transparan gimana, salah ni anda,” Kita saja sekarang dalam proses audit BPK, mana ada anggaran Pemerintah yang tidak transparan, yang bilang tidak transparan anda saja kali. Audit BPK sedang berlangsung,” kata Didi sembari menyebut cara anda ini masih gaya lama.

BERITA LAINNYA  SPI BP Batam Gelar Pelatihan Program Kerja Audit

Dikatakan Didi, saat ini pemeriksaan BPK terkait dana covid-19 sedang berlangsung, jika ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana tersebut pasti jadi temuan,”Kita tunggu saja hasil auditnya, angka Rp 34 miliar yang anda sebutkan sudah ngawur, kalau anggaran covid-19 di dinas kesehatan kecil hanya Rp 8 miliar itu pun sudah termasuk insentif tenaga kesehatan (Nakes),”kata didi.

Dalam balasan WhastpApp, Didi justru mengungkap kejelekan instansi lain, menurut Didi anggaran cocid-19 yang paling besar menerima adalah dinas sosial. Meski Didi tidak menjelaskan nilainya. Namun Didi mengungkap, bahwa anggaran di Dinas Sosial sedang disorot sama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri,” Kalau dinkes kecil, yang besar di dinsos, kan sedang di sorot juga sama Kejati, Kadisnya sudah dipanggil beberapa kali oleh Kejaksaan,”ungkap Didi.

BERITA LAINNYA  KPK Diminta Pertegas Status Alias Wello Terkait Dugaan Korupsi Tambang di Kotim

Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Hasyimah hingga saat ini belum berhasil di konfirmasi, pasalnya ketika dikonfirmasi melalui ponselnya baik melalui pesan singkat maupun telpon tidak direspon. Sekretaris Dinas Sosial Leo Putra, juga setali tiga uang dengan pimpinannya, beberapa kali dihubungi melalui ponselnya untuk konfirmasi juga tidak merespon konfirmasi dari media ini.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Kepri Ali Rahim, saat dikonfirmasi Rakyatmedia mengaku, telah pindah ke Pekanbaru. Namun Ali Rahum berjanji akan menanyakan kepada Kasi Penkum yang baru, ketika ditanya soal perkembangan penyidikan kasus dugaan penyelewengan dana bansos covid-19 Dinas Sosial Kota Batam. Ali Rahim mengatakan klaripikasi sudah di lakukan dan soal dugaan penyimpangannya masih menunggu audit BPKP . “Atau lebih jelasnya anda bisa datang ke kantor kita nanti kita jelaskan,” kata Ali Rahim ***

Penulis : Mawardi

 

Leave a Response

error: Berita ini dilindungi Undang-undang.