Kantor Pemerintah Kabupaten Lingga di Daik.
KEPRIKORUPSILigga

BPK Temukan Rp 10 Miliar Lebih Penggunaan APBD Kabupaten Lingga Bermasalah

3.5kviews

BATAM, RAKYATMEDIA.COM-Pengelolaan anggaran Pemerintahan Kabupaten Lingga terkesan sangat buruk. Diperkirakan ada sejumlah kasus penggunaan pos anggaran yang dinilai tidak mematuhi terhadap undang-undang. Meski BPK menilai laporan keuangan Pemkab Lingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Namun disisi lain BPK menemukan sejumlah indikasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Lingga.

Seperti pengelolaan barang milik Negara yang tidak memadai, pengelolaan pajak dan reribusi daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan, realisasi anggaran hibah barang yang diserahkan kepada masyaraakat tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, realisasi penggunaan anggaran subsidi tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap. Pengeluaran anggaran pengadaan barang tidak menambah asset tetap, kekurangan penerimaan pajak daerah atas pajak mineral dan kekurangan volume pekerjaan fisik.

Salah satu Indikasi adanya dugaan penyimpangan dan korupsi atas pengelolaan keuangan pemkab Lingga yakni penggunaan anggaran hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga Dinas PUPRPKP dan Dinas Perikanan Kabupaten Lingga sebesar Rp10.318.855.249. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kepri menemukan adanya indikasi kerugian Negara lantaran penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Hal ini terungkap berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI tahun 2019, nomor No.76.B/LHP/XVIII.MDN/04/2020 tanggal 18 Mei 2020, dalam LHP tersebut BPK menemukan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 105/KPTS/II/2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Februari 2019.

Pada tahun 2019 Dinas PUPRPKP mengucurkan anggaran untuk pembelian barang yang diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp6.997.699.500 dengan realisasi sebesar Rp6.863.388.500 atau 90,08%. Anggaran tersebut untuk kegiatan penyediaan prasarana dan Sarana Air Limbah dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih/Air Minum dilaksanakan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat.

Namun ternyata kegiatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dan Pembangunan/peningkatan Infrastruktur dilaksanakan dilaksanakan oleh Kontraktor/Penyedia. Bahkan proses penggunaan anggaran tersebut tidak didukung dokumen penetapan resmi terkait penerima bantuan baik berupa Keputusan Bupati. Selain itu penyerahan hibah dalam empat kegiatan itu juga tidak disertai dengan NPHD dan Pakta Integritas melainkan hanya didokumentasikan dengan BAST.

BERITA LAINNYA  LSM ICI Riau Mempertanyakan : Status Wali Kota Dumai Sudah Jadi Tersangka Belum Ditahan

Demikian juga terjadi di Dinas Perikanan Kabupaten Lingga. Pada tahun 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Lingga merealisasikan anggaran kegiatan berupa bantuan bidang perikanan untuk sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp3.455.466.749. Dengan rincian anggaran pembelian barang senilai Rp1.030.625.965 dan pembelian bahan baku alat perikanan sebesar Rp2.424.840.784. Namun penyerahan hibah bahan baku alat perikanan tersebut tidak dilengkapi dengan NPHD, Pakta Integritas dan usulan dari calon penerima hibah. Melainkan hanya di dokumentasikan di dalam BAST.

Akibat penyerahan hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pedoman Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 105/KPTS/II/2019, BPK menemukan indikasi kecurangan yang berpotensi tidak tepat sasaran terhadap realisasi anggaran sebesar Rp10.318.855.249. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas PUPRPKP dan Dinas Perikanan tidak cermat dalam menyusun anggaran belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Tak hanya itu kebobrokan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Lingga, BPK Juga menemukan indikasi penyelewengan terhadap realisasi penggunaan anggaran subsidi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebesar Rp1.673.520.000 kerja sama dengan PT. Wings Abadi karena penggunaan dana itu tidak didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap.

Realisasi anggaran subsidi yang dikucurkan kepada PT. Wings Abadi sebesar Rp1.673.520.000 dalam rangka kerja sama pelayanan transportasi udara oleh maskapai Wings Air berupa reservasi Block Seat sebanyak 30 Seat dengan menggunakan tarif batas sebesar Rp677.300,00 per Seat untuk rute Dabo-Batam dan Rp717.300,00 per Seat untuk rute Batam-Dabo.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, maskapai akan memperoleh  sebesar Rp20.319.000,00 untuk rute Dabo-Batam dan Rp21.519.000,00 untuk rute Batam-Dabo dalam satu kali penerbangan. Sedangkan pembayaran dilaksanakan sebelum penerbangan bulan berikutnya.

Realisasi anggaran subsidi tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lingga dengan PT. Wings Abadi (Maskapai Wings Air) Nomor 020/IW- PATP/IX/2019 – 21/PKS-LINGGA/IX/2019 Tanggal 19 September 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun. Namun dalam perjalanannya BPK menemukan pemberian anggaran subsidi kerjasama dengan Maskapai PT. Wings Abad tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan berpotensi merugikan Negara.

BERITA LAINNYA  Polda Kepri Ungkap Jaringan Sindikat Narkotika, Selain Menangkap Tiga Tersangka, Barang Bukti Berhasil Diamankan 20.000 Pil Ekstasi dan 8,3 Kg Sabu

Buruknya pengelolaan anggaran Pemkab Lingga dibawah kepemimpinan duet Alias Wello-M Nizar tidak hanya terjadi pada pos anggaran subsidi dan hibah, tetapi pemeliharaan asset tetap peralatan dan mesin juga amburadul. Dimana BPK menemukan dari 51 unit kenderaan bermotor roda dua dan empat, 25 unit diantaranya kendaraan bermotor senilai Rp4.698.038.000 raib tidak diketahui keberadaannya.

Dalam LHP BPK, tercatat pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lingga menyajikan saldo aset tetap peralatan dan mesin dalam neraca per 31 Desember 2019 senilai Rp273.386.960.118. Dari saldo Rp76.510.719.941 senilai Rp26.078.730.159 yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang C (KIB C) Sekretariat Daerah merupakan aset tetap alat angkutan kenderaan bermotor.

Namun dalam pengelolaan aset tetap di Sekretariat Daerah ditemukan bermasalah. Hal ini diketahui ketika tim pemeriksa BPK dan pengurus barang Pemkab Lingga melakukan pengecekan pada tanggal 14 Februari 2020 untuk mengetahui keberadaan asset yang tercatat pada KIB Sekretariat Daerah tersebut. Dari 51 unit kenderaan bermotor milik Pemkab Lingga terdiri dari roda dua sebanyak 6 unit, roda 4 sebanyak 45 unit senilai Rp8.143.620.000. Ternyata 25 unit kendaraan bermotor senilai Rp4.698.038.000 tidak diketahui keberadaan dan wujudnya.

Hal sama juja terjadi pada pos anggaran pengadaan barang tetap sebesar Rp3.618.565.033, ditemukan tidak sesuai ketentuan Pemerintah Kabupaten Lingga. Pada tahun anggaran 2019  Pemkab Lingga menyajikan anggaran sebesar Rp193.505.232.051 dengan realisasi sebesar Rp176.165.610.666 atau 91,04%. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp65.961.056.034 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp110.204.554.632.

Hasil LHP BPK ditemukan realisasi anggaran Dinas PUPRPKP atas daftar mutasi tambah/kurang aset tetap, Kartu Inventaris Barang (KIB) D Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman menunjukkan bahwa terdapat pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai antara lain pekerjaan Normalisasi Sungai Seranggong dan Normalisasi Sungai Panggak Laut yang direalisasikan dari belanja modal jalan, Irigasi dan Jaringan tetapi tidak menambah aset tetap sebesar Rp3.311.937.717.

BERITA LAINNYA  Lagi, Ditpam BP Batam Temukan Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Duriangkang

Namun dalam dokumen kontrak BPK menemukan, pertanggungjawaban realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2019 pada Sekretariat Daerah, ternyata anggaran itu digunakan untuk pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebanyak 15 item antara lain Komputer PC, Printer, Tameng Polycarbonate, Rompi PHH, Helm PHH, Tongkat PHH, Meja dan Kursi sebesar Rp264.659.000,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut, dengan dua kontrak pengadaan barang sebesar Rp1.112.948.308

Selain itu, kekurangan Penerimaan Pajak Daerah atas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan minimal sebesar Rp770.243.954, kemudian kekurangan volume pekerjaan pada sembilan paket pekerjaan di tiga OPD yakni Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Dinas TKKUKMP), anggaran pembuatan jalan, irigasi dan jaringan (JIJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP), dan anggaran pembangunan gedung Dinas Perhubungan sebesar Rp292.477.510.

Kekurangan volume pekerjaan juga dalam LJP BPK ditemukan pada proyek peningkatan Jalan Merak (Lanjutan) sebesar Rp10.867.233, pekerjaan peningkatan Jalan Kawasan Sport Centre Lingga (DAK) Sebesar Rp14.659.668, pekerjaan pembangunan Jalan Tanjung Mana – Pancur sebesar Rp33.253.511, pekerjaan pembangunan Dermaga Pulon Desa Mentuda Sebesar Rp39.732.870 dan pekerjaan pembangunan dermaga Mepar Kec. Lingga Tahap II Sebesar Rp9.453.689.

Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Kabupaten Lingga Novrizal, hingga berita ini naik cetak belum berhasil dikonfirmasi terkait temuan BPK tersebut, ketika dihubungi melalui ponselnya meski nada sambung masuk namun tidak direspon. Demikian juga ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat ke WhatsApp juga tidak di balas. Hal sama juga saat di konfirmasi kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lingga Kasiman, tidak merespon konfirmasi dari media ini.***

Redaksi

 

 

 

 

Leave a Response

error: Berita ini dilindungi Undang-undang.